Featured Posts Coolbthemes

Sponsort

Adsense Two [468 x 60]

Wali Negeri Syariah yang Tak Perlu (Bisa) Baca Al Quran

Rabu, 4 September 2013

Aceh sebagai satu-satunya daerah dalam republik ini yang berbasiskan pada syariah Islam, dimana semua sektor dan kapabilitas para pemangku jabatannya diharapkan mengerti dan paham landasan-landasan syariah yang diimplementasikan dalam qanun-qanun yang diterbitkan oleh lembaga legislatif lokal, ternyata mendapat pengecualian khusus terhadap qanun Wali Nanggroe yang baru saja disahkan awal November lalu.
1352773868525448876
Menurut Abdullah Saleh, poin membaca Al quran hanya akan menurunkan derajad dan wibawa sang Wali Nanggroe. Bagaimana menurut anda? (Foto diambil dari Antara online)
Menurut Abdullah Saleh anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, menyatakan bahwa poin syarat bisa baca Alquran bisa merendahkan wibawa, kharisma dan gezah sang Wali Nanggroe, sehingga tidak elok bagi Wali Nanggroe untuk dites baca Alquran di depan khalayak ramai. Tes baca Alquran cukup tersebut secara implisit saja.Sungguh ironis. pernyataan ini keluar dari mulut seorang wakil rakyat Aceh yang mayoritas anggotanya merupakan Fraksi terbesar di legislatif lokal. Ketika semua rakyat Aceh berkomitmen bersama untuk membumikan Al quran di Tanah Rencong, justru seseorang dari Partai Lokal terbesar di Aceh menafikannya dengan alasan membaca alquran akan merendahkan wibawa seorang Wali Nanggroe. Bahkan Rasulullah SAW pun membaca Al quran. Jangan-jangan Fraksi Partai Aceh menganggap bahwa Wali Nanggroe berkedudukan lebih tinggi daripada RasulullahNaudzuubillah Min dzaliik.
Sejatinya, membaca dan memahami Al quran adalah kewajiban bagi semua umat muslim di dunia. Al quran adalah warisan terbesar Rasulullah yang tak lekang oleh jaman dan merupakan pedoman paling logis dari semua ilmu yang ada di dunia. Oleh karenanya, menjadi konsekuensi logis bagi setiap pemimpin muslim untuk mengerti dan memahaminya. Bukankah akan tampak luar biasa jika Al quran menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan Sang Wali? dan bukankah justru akan meningkatkan wibawa  Sang Wali jika beliau dapat membacanya dengan baik dan benar? kecuali apabila memang Sang Wali pilihan eks kombatan GAm ini memiliki kekawatiran bahwa dirinya tidak fasih membaca Al quran.
Setiap jabatan yang diemban oleh pemimpin selalu membawa konsekuensi logis yang menuntut integritas, kapabilitas dan moral yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Al quran merupakan pedoman yang paling baik bagi setiap pemimpin muslim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin negeri yang berjuluk Serambi Mekah dengan syariah Islam sebagai landasan adat dan budayanya tidak menjadikan Al quran sebagai syarat utama untuk dipahami oleh pemimpinnya? Penyesatan ini hanya terjadi di Aceh
Read Post | ulasan (1)

Gugat Belanda Korban Pembantaian Westerling Menang, Belanda Minta Maaf

Sabtu, 10 Ogos 2013


Den Haag | acehtraffic.com - Pemerintah Belanda menyatakan telah memberi kompensasi 10 janda korban pembantaian tentara Belanda yang dipimpin Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 1946-1947.

Dalam pernyataan yang dirilis di Den Haag Kamis lalu, Belanda juga mengatakan akan meminta maaf secara terbuka atas kejahatan tersebut. 

"10 janda telah menerima kompensasi atas eksekusi yang dilakukan pada suami mereka oleh militer Belanda," demikian pernyataan Pemerintah Belanda seperti dimuat New Straits Times, 9 Agustus 2013. "Duta Besar Belanda, atas nama pemerintah, juga akan menyampaikan maaf secara terbuka." 

Ini adalah akhir dari perjuangan keluarga korban. Pada 20 Desember 2011 lalu, pengacara HAM, Liesbeth Zegveld mengatakan, para janda korban mencari keadilan atas kematian suami mereka. Menyusul vonis Pengadilan Den Haag yang memenangkan korban pembantaian Rawagede.

Gugatan perdata dilayangkan, sebab tak mungkin untuk mengajukan tuntutan pidana pada kasus yang terjadi jauh di masa lalu. 

"Kami sangat gembira dengan keputusan tersebut. Tapi ini hanya langkah awal dari sebuah proses besar: Belanda harus minta maaf atas segala pembantaian dan eksekusi tak sah yang dilakukan di Indonesia," kata Liesbeth Zegveld. "Tak segampang itu, hanya meminta maaf kasus per kasus."

"Para janda telah menerima uang, jumlah yang sama yang diberikan dalam kasus Rawaged," tambah Zegveld.

Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda Jeffry Pondaag mengatakan, negosiasi untuk menuntut ganti rugi janda korban Pembantaian Westerling sempat mandeg. Menurut Jeffry, kebuntuan tersebut akibat dari niat Pemerintah Belanda yang ingin membayar ganti rugi hanya 10 ribu Euro. 

"Itu penghinaan besar untuk Indonesia," kata Jeffry saat dihubungi, Jumat, 9 Agustus 2013. Menurut Jeffry, kebuntuan yang terjadi pada bulan April tersebut berakhir karena itikad baik dari Menteri Luar Negeri Belanda Frans Timmermans. Frans, kata Jeffry, menyatakan sangat menyesal atas Pembantaian Westerling dan berjanji untuk membicarakannya di kabinet.

Usai pembicaraan tersebut, Pemerintah Belanda menyetujui untuk menyelesaikan secepatnya kasus-kasus seperti rawagede dan Westerling. "Akhirnya, pengacara Belanda melanjutkan negosiasinya dengan pengacara kami," kata Jeffry. 

Sejak April hingga Agustus, kesepakatan yang dicapai hanya mengenai jumlah ganti rugi. Sedangkan untuk permintaan maaf, Pemerintah Belanda, masih merundingkannya. Menurut Jeffry, Frans dan Partai Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Partai Volkpartij voor Vrijheiden Democratie masih berselisih pendapat. Frans setuju untuk meminta maaf keapda seluruh rakyat Indonesia, sedangkan Partai VVD merasa cukup meminta maaf kepada korban pembantaian.

"Seharusnya, pemerintah Belanda bangga punya menteri seperti Frans," kata Jeffry. Jeffry mengatakan, belum tahu pasti pemerintah Belanda akan meminta maaf dengan cara seperti apa. Namun Ia merasa gembira akhirnya ada menteri Belanda yang berani meneyelesaikan masalah ini.

Pada tahun 1946-1947 pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymon Westerling membunuh ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan. Pembunuhan tersebut terjadi selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan). Sebanyak 40 ribu warga sipil, disebut-sebut menjadi korban pada peristiwa itu.


Kekejian Pasukan Westerling
Darah pernah tumpah di Makassar dan sekitarnya. Hanya setahun -- 1946 sampai 1947 tapi perilaku beringas Westerling dan para serdadunya meninggalkan sejarah kelam bagi masyarakat Sulsel. Sebanyak 40 ribu orang tewas dibantai, meski versi Belanda menyebut angka sekitar 3.000 . Sedangkan Westerling mengaku, korban 'hanya' 600 orang.

Dengan alasan mencari 'kaum ekstremis', 'perampok', 'penjahat', dan 'pembunuh' Westerling masuk ke kampung-kampung. Siapa yang dianggap berbahaya bagi Belanda, dibunuh.

Metodenya tak hanya menggunakan berondongan senapan. Dalam sebuah buku yang ditulis Horst H. Geerken, tak hanya menginstruksikan tembak tengkuk sebuah metode cepat dan mematikan untuk membunuh, komandan pasukan khusus Belanda itu juga menginstruksikan penggal kepala. 

"Ratusan karung sarat penggalan kepala dilarung ke laut untuk menghilangkan identitas," demikian isi buku Horst yang dikutip Indonesian Voices.

Westerling sendiri pernah mengakui perbuatannya itu. Pengakuan itu ia sampaikan dalam sebuah wawancara di sebuah program televisi di stasiun NCRV. "Akulah yang bertanggung jawab, bukan tentara di bawah komandoku. Aku sendiri, secara personal yang memutuskannya," kata dia dalam sebuah wawancara di tahun 1969, seperti dimuat situs Volkskrant, 14 Agustus 2012. 

Ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B.) juga berencana membantu para korban menggugat pemerintah Belanda melalui pengadilan. Menurut Pondaag, apa yang terjadi pada masa agresi 1945-1949 itu adalah kekerasan struktural, bukan sekadar insiden. Ia beranggapan meskipun sudah nyaris tujuh dekade berlalu, Belanda tetap harus bertanggung jawab. (Baca: Masih Ada 76 Kasus Kejahatan Perang Belanda di Indonesia)

Ia meminta para korban agresi dan ahli waris generasi pertama mencatatkan diri ke tiga perwakilan K.U.K.B. di Indonesia dan dua perwakilannya di Eropa. Jeffry mengingatkan lembaganya bersifat nirlaba dan tak menarik bayaran sama sekali, (kontak mereka). | AT | I | Liputan6 | Tempo.co |
Read Post | ulasan

Misteri Pembunuhan 99 Suami Di Malam Pertama Dengan Kelamin Beracun

Sabtu, 3 Ogos 2013


http://toelank.files.wordpress.com/2013/07/2ef04-putroeneng.jpg?w=640

NIAN Nio Lian Khie begitulah nama aslinya, Seorang komandan perang wanita berpangkat Jenderal dari china , Seorang perempuan yang dikalahkan oleh pasukan meurah johan seorang ulama yang berasal dari kerajaan pereulak yang pada saat itu mereka berada di indra purba yang bercocok tanam di daerah maprai (sibreh sekarang) dan mereka membuka kebun lada dan merica pada saat itu setelah dikalahkan, jenderal Nian Nio Lian Khie memeluk islam dan namanya diberi gelar yaitu sebagai PUTROE NENG.
Kekalahan dalam peperangan di Kuta Lingke telah mengubah sejarah hidup Putroe Neng, perempuan cantik dari Negeri Tiongkok. Dari seorang maharani yang ingin menyatukan sejumlah kerajaan di Pulau Ruja (Sumatera), ia malah menjadi permaisuri dalam sebuah pernikahan politis.
Pendiri kerajaan Darud Donya Aceh Darussalam, Sultan Meurah Johan, menjadi suami pertama Putroe Neng yang kemudian juga menjadi lelaki pertama yang meninggal di malam pertama. Tubuh Sultan Meurah Johan ditemukan membiru setelah melewati percintaan malam pertama yang selesai dalam waktu begitu cepat.
Sebagian masyarakat Aceh mendengar kisah Putroe Neng dari penuturan orang tua. Konon Putroe Neng memiliki 100 suami dari kalangan bangsawan Aceh. Setiap suami meninggal pada malam pertama ketika mereka bercinta, karena alat kewanitaan Putroe Neng mengandung racun.
Kematian demi kematian tidak menyurutkan niat para lelaki untuk memperistri perempuan itu. Padahal, tidak mudah bagi Putroe Neng untuk menerima pinangan setiap lelaki. Ia memberikan syarat berat seperti mahar yang tinggi atau pembagian wilayah kekuasaan (Ali Akbar, 1990).
Suami terakhir Putroe Neng adalah Syekh Syiah Hudam yang selamat melewati malam pertama dan malam-malam berikutnya. Ia adalah suami ke-100 dari perempuan cantik bermata sipit tersebut.
Sebelum bercinta dengan Putroe Neng, Syiah Hudam berhasil mengeluarkan bisa dari alat genital Putroe Neng. Racun tersebut dimasukkan ke dalam bambu dan dipotong menjadi dua bagian. “Satu bagian dibuang ke laut, dan bagian lainnya dibuang ke gunung,” tutur penjaga makam Putroe Neng, Cut Hasan.
Konon, Syiah Hudam memiliki mantra penawar racun sehingga ia bisa selamat. Setelah racun tersebut keluar, cahaya kecantikan Putroe Neng meredup. Sampai kematiannya, dia tidak mempunyai keturunan.
Sulit mencari referensi tentang Putroe Neng. Sejumlah buku menyebutkan dia bernama asli Nian Nio Liang Khie, seorang laksamana dari China yang datang ke Sumatera untuk menguasai sejumlah kerajaan.
Bersama pasukannya, ia berhasil menguasai tiga kerajaan kecil; Indra Patra, Indra Jaya, dan Indra Puri yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Beberapa benteng bekas ketiga kerajaan tersebut masih ada di Aceh Besar sampai sekarang.
Namun, Laksamana Nian Nio kalah ketika hendak menaklukkan kerajaan Indra Purba yang meminta bantuan kepada Kerajaan Peureulak. Bantuan yang diberikan kerajaan Peureulak adalah pengiriman tentara yang tergabung dalam Laskar Syiah Hudam pimpinan Syekh Abdullah Kana’an.
Jadi, Syiah Hudam sesungguhnya adalah nama angkatan perang yang menjadi nama populer Abdullah Kana’an. Merujuk sejarah, pengiriman bala bantuan itu terjadi pada 1180 Masehi.
Bisa disimpulkan pada masa itulah Putroe Neng hidup, tetapi tak diketahui pasti kapan meninggal dan bagaimana sejarahnya sampai makamnya terdapat di Desa Blang Pulo, Lhokseumawe.
Meski tak bisa menunjukkan makamnya, di mata Cut Hasan kematian 99 suami Putroe Neng bukanlah mitos. Ia mengaku mengalami beberapa hal gaib selama menjadi penjaga makam.
Ia bermimpi berjumpa dengan Putroe Neng dan dalam mimpi itu diberikan dua keping emas. Paginya, Cut Hasan benar-benar menemukan dua keping emas berbentuk jajaran genjang dengan ukiran di setiap sisinya.
Satu keping dipinjam seorang peneliti dan belum dikembalikan. Sementara satu keping lagi masih disimpannya sampai sekarang.
Menurut budayawan Aceh, Syamsuddin Djalil alias Ayah Panton, kisah kematian 99 suami hanya legenda meski nama Putroe Neng memang ada. Menurutnya, kematian itu adalah tamsilan bahwa Putroe Neng sudah membunuh 99 lelaki dalam peperangan di Aceh.
“Sulit ditelusuri dari mana muncul kisah tentang kemaluan Putroe Neng mengandung racun,” ujar Syamsuddin Jalil saat ditemui di rumahnya di Kota Pantonlabu, Aceh Utara, Selasa (26/04.2013).
Ali Akbar yang banyak menulis buku sejarah Aceh, juga mengakui kisah kematian 99 lelaki itu hanyalah legenda.
Makam Putroe Neng yang terletak di pinggir Jalan Medan-Banda Aceh (trans-Sumatera), memang sarat dengan kisah gaib. Misalnya, ada kisah seorang guru SMA yang meninggal setelah mengambil foto di makam tersebut.
Ada juga yang mengaku melihat siluet putih dalam foto tersebut atau foto yang diambil tidak memperlihatkan gambar apa pun.
Sayangnya, berbagai kisah gaib itu, plus legenda kematian 99 suami Putroe Neng pada malam pertama, tidak menjadikan makam tersebut menjadi lokasi wisata religi sebagaimana makam Sultan Malikussaleh di Desa Beuringen kecamata Samudera, Aceh Utara.
Pemerintah Kota Lhokseumawe belum menjadikan makam Putroe Neng sebagai lokasi kunjungan wisata.
Suvenir tentang Putroe Neng tidak ada sama sekali. Para pengunjung yang datang ke makamnya hanya sebatas peneliti dan segelintir masyarakat yang pernah mendengar kisah Putroe Neng. Rendahnya kepedulian terhadap makam Putroe Neng, bisa terlihat dari kondisi makam tersebut yang nyaris tak terawat.
Di dalam komplek berukuran sekitar 20 x 20 meter tersebut, terdapat 11 makam, termasuk milik Putroe Neng tetapi selebihnya tidak diketahui milik siapa.
Menurut Teungku Taqiyuddin, seorang peneliti yang getol menggali sejarah kerajaan Samudera Pasai, dari tulisan yang terdapat di batu nisan, diyakini makam-makam tersebut milik ulama syiah. Lantas, benarkah makam yang selama ini diyakini milik Putroe Neng sahih adanya?
Teungku Taqiyuddin mengaku belum mendapatkan jawaban sehingga keyakinan masyarakat tentang kebenaran makam tersebut belum bisa dipatahkan. “Siapa tahu dengan banyaknya penelitian nanti akan terjawab,” kata Teungku Taqiyuddin.
Menurutnya, bisa jadi karena ada makam Putroe Neng di sana, kemudian berkermbang cerita tentang kematian 99 suami atau bisa saja kisah itu sudah melegenda sejak lama. Sekitar 200 meter arah selatan makam Putroe Neng, terdapat makam suami ke-100, Syiah Hudam yang terletak di atas bukit perbukitan.
Jalan menuju Makam Syiah Hudam sangat tersembunyi, sehingga pengunjung harus bertanya kepada masyarakat setempat karena tidak ada penunjuk jalan. Program Visit Aceh 2011 yang digaungkan Pemerintah Aceh ternyata tidak didukung dengan perbaikan infrastruktur.


more:http://toelank.wordpress.com/2013/07/26/fenomena-aneh-awan-berbentuk-payudara-gegerkan-warga/
Read Post | ulasan

Mengenal Malik Mahmud, Sang Pemangku Wali

Ahad, 13 Januari 2013


Mengenal Malik Mahmud, Sang Pemangku Wali 

Melanjutkan tulisan kemarin tentang sosok Sang Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haythar, yang misterius dan tertutup serta keunggulannya dalam menjalin dan memelihara kerjasama dan hubungan dengan “dunia bawah tanah” Singapura, pembahasan kali ini akan mendeskripsikan kelihaian Malik Mahmud sebagai seorang yang lihai dalam memanfaatkan peluang “kekosongan” sejarah Aceh dalam mendukung langkah dan gerakan yang dilakukan oleh Hasan Tiro dalam memerdekakan Aceh.

Tahun 2002, adalah tahun penting bagi Malik Mahmud setelah perjalanan panjang yang ia lakukan bersama Hasan Tiro sejak mengenalnya tahun 1964. Tahun itu, adalah tahun penetapan sekaligus pengukuhan dirinya sebagai Perdana Menteri GAM sekaligus Pemangku Wali Nanggroe dalam rapat rahasia yang dihadiri secara terbatas oleh para kombatan GAM di luar negeri. Rapat rahasia itu dilaksanakan di Stavanger Norwegia atas inisiatif Malik Mahmud dalam upayanya menetapkan posisi dan kedudukan para elit GAM kala itu sekaligus sebagai usaha untuk tidak kehilangan reputasi di tengah perlawanan keras yang dilakukan oleh para pejuang GAM di Aceh yang sangat berwibawa saat itu yaitu Tengku Abdullah Syafei. Pemangku Wali sendiri dapat diartikan sebagai pelaksana tugas-tugas Wali Nanggroe apabila sang wali berhalangan sementara ataupun tetap. Namun demikian, muncul pertanyaan, apakah pengukuhan tersebut merupakan kehendak rakyat Aceh seluruhnya? Apakah pengukuhan tersebut semata-mata merupakan strategi menuju ke puncak kekuasaan Aceh dengan mengabaikan peranan Kesultanan Aceh yang sesungguhnya?

Sejarah mencatat, bahwa sejatinya wali nanggroe telah ada semasa Kesultanan Aceh di masa penjajahan Belanda yaitu Tuanku Hasyim Banta Muda, Syaikh Abdur Rauf al-Singkili yang pernah mewakili kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh sendiri berawal dari kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah (1500-1530) hingga Sultan Muhammad Dawud Syah (1874-1903). Namun demikian, dengan berlandaskan buku yang dikeluarkan oleh Parlemen Inggris, New Birth of Freedom tahun 1992, Hasan Tiro mengaku sebagai keturunan dan penguasa kesultanan Aceh yang ke-41 yaitu sejak tahun 1976. Ini adalah hal yang sungguh aneh di tengah para keturunan langsung Sultan dan Wali Nanggroe Aceh Darusalam yang terikat oleh sejarah dan tradisi kesultanan Aceh melihat kedudukan Hasan Tiro maupun Malik Mahmud sebagai tokoh yang memanipulasi sejarah Aceh untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Dalam diskusi Panteue yang turut dihadiri Tuanku Raja Yusuf bin Tuanku Raja Ibarim sebagai cucu Sultan Alaidin Muhammad Dawud Syah (Sultan Aceh yang terakhir), juga hadir cucu Wali Nangroe Tuanku Hasyim Banta Muda, Adli Abdullah tanggal 12 Desember 2010 di Lampriet Banda Aceh, menurut Adli bahwa dalam daftar Piagam Bate Kureng, SAMA SEKALI TIDAK ADA NAMA Tgk. Hasan Tiro, kecuali Tengku Zainal Abidin Muhammad Tiro dan Tengku Umar Tiro.

Selanjutnya, simbol kerajaan dan pemerintahan Aceh berupa cap Sikureng yang pernah diberikan kepada Tgk Chik di Tiro, setelah sepeninggal beliau pada tahun 1891, telah diserahkan kepada Habib Samalanga (Reid, 2005:275). Melihat symbol kerajaan yang dipegang oleh Habib tersebut, apakah keturunan habib itu juga berhak atas gelar Wali Nanggroe?

Melihat penelusuran sejarah singkat di atas tentang Wali Nanggroe, tentunya terbentuk pemahaman, siapa sebenarnya Hasan Tiro dan apa yang melandasi penunjukan Malik Mahmud sebagai Pemangku Wali Nanggroe untuk menduduki sebuah jabatan yang memiliki nilai-nilai kultur dan sejarah Keacehan yang sangat tinggi dan tak ternilai?

Disinilah letak kelihaian Malik Mahmud dalam merencanakan dan memanipulasi sejarah Aceh yang terputus karena didera konflik selama puluhan tahun. Malik Mahmud tampaknya menyadari posisinya yang sangat lemah dalam silsilah kesultanan Aceh sehingga merekayasa pertemuan rahasia Sigom Donya di Stavanger sebagai upayanya dalam mengukuhkan kedudukannya andaikan Hasan Tiro tiada. Hal ini sama dengan ketika marsekal Perancis Jean Baptiste Bernadotte menggantikan Raja Swedia Carl XIII yang tidak memiliki putra mahkota. Dengan musyawarah kerajaan yang diinisiasi oleh Bernadotte, maka mau tak mau dalam musyawarah tersebut menunjuk Bernadotte sebagai Raja Swedia pada tahun 1810.

Bisa dikatakan, apa yang dilakukan oleh Malik Mahmud dan mendiang Hasan Tiro dalam rapat Stavanger tersebut adalah Coup D etat atas sejarah dan nilai-nilai kultur serta budaya Aceh maupun pengkhianatan terhadap kejayaan Kesultanan Aceh masa lalu. Semuanya dilakukan bukan karena dilandasi oleh niat yang tulus dan ikhlas dalam mensejahterakan rakyat Aceh atau bahkan memerdekakannya, namun lebih karena nafsu kekuasaan.
continous....
Mengenal Malik Mahmud, Sang Pemangku Wali

Melanjutkan tulisan kemarin tentang sosok Sang Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haythar, yang misterius dan tertutup serta keunggulannya dalam menjalin dan memelihara kerjasama dan hubungan dengan “dunia bawah tanah” Singapura, pembahasan kali ini akan mendeskripsikan kelihaian Malik Mahmud sebagai seorang yang lihai dalam memanfaatkan peluang “kekosongan” sejarah Aceh dalam mendukung langkah dan gerakan yang dilakukan oleh Hasan Tiro dalam memerdekakan Aceh.

Tahun 2002, adalah tahun penting bagi Malik Mahmud setelah perjalanan panjang yang ia lakukan bersama Hasan Tiro sejak mengenalnya tahun 1964. Tahun itu, adalah tahun penetapan sekaligus pengukuhan dirinya sebagai Perdana Menteri GAM sekaligus Pemangku Wali Nanggroe dalam rapat rahasia yang dihadiri secara terbatas oleh para kombatan GAM di luar negeri. Rapat rahasia itu dilaksanakan di Stavanger Norwegia atas inisiatif Malik Mahmud dalam upayanya menetapkan posisi dan kedudukan para elit GAM kala itu sekaligus sebagai usaha untuk tidak kehilangan reputasi di tengah perlawanan keras yang dilakukan oleh para pejuang GAM di Aceh yang sangat berwibawa saat itu yaitu Tengku Abdullah Syafei. Pemangku Wali sendiri dapat diartikan sebagai pelaksana tugas-tugas Wali Nanggroe apabila sang wali berhalangan sementara ataupun tetap. Namun demikian, muncul pertanyaan, apakah pengukuhan tersebut merupakan kehendak rakyat Aceh seluruhnya? Apakah pengukuhan tersebut semata-mata merupakan strategi menuju ke puncak kekuasaan Aceh dengan mengabaikan peranan Kesultanan Aceh yang sesungguhnya?

Sejarah mencatat, bahwa sejatinya wali nanggroe telah ada semasa Kesultanan Aceh di masa penjajahan Belanda yaitu Tuanku Hasyim Banta Muda, Syaikh Abdur Rauf al-Singkili yang pernah mewakili kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh sendiri berawal dari kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah (1500-1530) hingga Sultan Muhammad Dawud Syah (1874-1903). Namun demikian, dengan berlandaskan buku yang dikeluarkan oleh Parlemen Inggris, New Birth of Freedom tahun 1992, Hasan Tiro mengaku sebagai keturunan dan penguasa kesultanan Aceh yang ke-41 yaitu sejak tahun 1976. Ini adalah hal yang sungguh aneh di tengah para keturunan langsung Sultan dan Wali Nanggroe Aceh Darusalam yang terikat oleh sejarah dan tradisi kesultanan Aceh melihat kedudukan Hasan Tiro maupun Malik Mahmud sebagai tokoh yang memanipulasi sejarah Aceh untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Dalam diskusi Panteue yang turut dihadiri Tuanku Raja Yusuf bin Tuanku Raja Ibarim sebagai cucu Sultan Alaidin Muhammad Dawud Syah (Sultan Aceh yang terakhir), juga hadir cucu Wali Nangroe Tuanku Hasyim Banta Muda, Adli Abdullah tanggal 12 Desember 2010 di Lampriet Banda Aceh, menurut Adli bahwa dalam daftar Piagam Bate Kureng, SAMA SEKALI TIDAK ADA NAMA Tgk. Hasan Tiro, kecuali Tengku Zainal Abidin Muhammad Tiro dan Tengku Umar Tiro.

Selanjutnya, simbol kerajaan dan pemerintahan Aceh berupa cap Sikureng yang pernah diberikan kepada Tgk Chik di Tiro, setelah sepeninggal beliau pada tahun 1891, telah diserahkan kepada Habib Samalanga (Reid, 2005:275). Melihat symbol kerajaan yang dipegang oleh Habib tersebut, apakah keturunan habib itu juga berhak atas gelar Wali Nanggroe?

Melihat penelusuran sejarah singkat di atas tentang Wali Nanggroe, tentunya terbentuk pemahaman, siapa sebenarnya Hasan Tiro dan apa yang melandasi penunjukan Malik Mahmud sebagai Pemangku Wali Nanggroe untuk menduduki sebuah jabatan yang memiliki nilai-nilai kultur dan sejarah Keacehan yang sangat tinggi dan tak ternilai?

Disinilah letak kelihaian Malik Mahmud dalam merencanakan dan memanipulasi sejarah Aceh yang terputus karena didera konflik selama puluhan tahun. Malik Mahmud tampaknya menyadari posisinya yang sangat lemah dalam silsilah kesultanan Aceh sehingga merekayasa pertemuan rahasia Sigom Donya di Stavanger sebagai upayanya dalam mengukuhkan kedudukannya andaikan Hasan Tiro tiada. Hal ini sama dengan ketika marsekal Perancis Jean Baptiste Bernadotte menggantikan Raja Swedia Carl XIII yang tidak memiliki putra mahkota. Dengan musyawarah kerajaan yang diinisiasi oleh Bernadotte, maka mau tak mau dalam musyawarah tersebut menunjuk Bernadotte sebagai Raja Swedia pada tahun 1810.

Bisa dikatakan, apa yang dilakukan oleh Malik Mahmud dan mendiang Hasan Tiro dalam rapat Stavanger tersebut adalah Coup D etat atas sejarah dan nilai-nilai kultur serta budaya Aceh maupun pengkhianatan terhadap kejayaan Kesultanan Aceh masa lalu. Semuanya dilakukan bukan karena dilandasi oleh niat yang tulus dan ikhlas dalam mensejahterakan rakyat Aceh atau bahkan memerdekakannya, namun lebih karena nafsu kekuasaan.
continous....
Read Post | ulasan
 
© Copyright Atjeh-Online 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates and Theme4all